Jokowi ungkap pengendalian banjir sudah terhambat sejak 2017. Jokowi mengungkapkan hal tersebut terhambat karena masalah pembebasan lahan. Apa saja pengendalian banjir yang sudah dilakukan?
Jabodetabek dilanda banjir hebat, Jokowi buka suara soal pengendalian banjir yang sudah terhambat sejak tahun 2017. Presiden Jokowi mengungkapkan jika sampah adalah penyebab dari banjir di Jabodetabek. Seperti yang diketahui, bencana banjir di kawasan Jabodetabek masih terus menjadi sorotan.
Banjir mulai tejadi di sejumlah wilayah di Jabodetabek sejak tanggal 1 Januari 2020. Curah hujan yang tinggi pada 31 Desember 2019 petang dan terus berlangsung hingga 1 Januari 2020 pagi mengakibatkan sejumlah titik di Jabodetabek terendam banjir. Dampak karena banjir inipun dinilai sangat ekstrem.
Selain kerugian material, banjir juga menelan puluhan korban jiwa. Puluhan warga yang tewas karena banjir karena terseret arus, tersengat listrik hingga tertimbun longsor. Banjir juga merusak kawasaan perkotaan seperti sejumlah ruas jalan ikut tergenang dan operasional transportasi umum menjadi terganggu.
Presiden Joko Widodo pun sempat buka suara dan mengatakan banjir disebabkan kerusakan ekologi dan kesalahan yang dibuat manusia. Misalnya seperti membuang sampah sembarangan. "Ada yang disebabkan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada, tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana mana" ujar Jokowi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 2 Januari 2020.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), saat ini sebetulnya belum memasuki puncak musim penghujan. Menurut Kasubid Analisis Informasi Iklim BMKG Adi Ripaldi, banjir tak hanya diakibatkan hujan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga tingginya curah hujan di wilayah sekitarnya. “Banjir juga bisa terjadi karena kiriman dari hulu atau karena luapan air sungai,” kata Adi seperti dihubungi Kompas.com , Rabu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, pada Selasa malam sekitar pukul 22.00 WIB, tinggi muka air di Pintu Air Katulampa telah mencapai 110 sentimeter. Itu artinya telah masuk Siaga III. Sedangkan, BPBD DKI Jakarta mencatat pada pukul 11.00 WIB tinggi muka air di Pintu Air Katulampa mencapai 150 sentimeter. Bahkan, BPBD DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya, telah mengeluarkan peringatan dini banjir. Sehingga, warga yang berada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dapat segera mempersiapkan diri. Pasalnya dalam kurun 6 hingga 9 jam, air dari Katulampa akan tiba di Pintu Air Manggarai.
Sekitar pukul 19.00 WIB, tercatat banjir terjadi di 38 titik kecamatan yang meliputi 158 kelurahan. Adapun jumlah pengungsi mencapai 31.232 orang yang tersebar di 269 titik pengungsian. Adapun berdasarkan data BNPB sekitar pukul 22.10 WIB, banjir tercatat di 169 titik di Jabodetabek dan Banten. Sebarannya, Jakarta Barat (7 titik), Jakarta Pusat (2 titik), Jakarta Selatan (39 titik) Jakarta Utara (2 titik), dan Jakarta Timur (13 titik). Sementara itu di Kabupaten Bogor (12 titik), Kota Tangerang (4 titik), Tangerang Selatan (5 titik), Kota Bekasi (58 titik), Kabupaten Bekasi (27 titik), Kabupaten Lebak (13 titik), Cikarang (1 titik), dan Kabupaten Bandung Barat (1 titik).
Hingga kini, tercatat 16 korban meninggal dunia baik akibat tenggelam, tersengat listrik, hingga hipotermia. Presiden Joko Widodo menyatakan, selain di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, banjir parah juga terjadi di DAS Sungai Krukut, Sungai Cakung dan Sungai Sunter. Untuk penanganan darurat bersama pihak terkait, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali.
Menurut Jokowi, upaya pengendalian banjir di keempat DAS itu telah dilakukan sejak jauh hari. Namun, upaya itu terkendala sejak 2017 lantaran masalah pembebasan lahan. “Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung misalnya, sudah ditangani 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 kilometer,” kata Jokowi melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/1/2020). Sementara pada kawasan hulu tengah dibangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Saat ini, proses pembebasan lahan telah mencapai 90 persen, sedangkan pembangunan fisiknya mencapai 45 persen.
“Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020,” kata dia. Sementara itu, percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, sedang berlanjut. Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan sudetan, pihaknya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane telah mengajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 26 Desember lalu.
Selain di Jakarta, Kementerian PUPR juga akan melakukan pengendalian banjir di wilayah Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi. “Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilakukan value engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya,” kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis. Sebelumnya, Basuki sempat mengecek sejumlah lokasi yang terkena banjir bersama Anies dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Dari pengamatan di lokasi pos curah hujan di Halim, tercatat intensitas hujan mencapai 370 milimeter dengan perkiraan debit Sungai Ciliwung mencapai 500 meter kubik per detik. Sedangkan, di lokasi pos curah hujan di Cakung intensitas hujan tercatat 300 milimeter. Bila dibandingkan dengan kriteria intensitas curah hujan BMKG, curah hujan di kedua wilayah tersebut tergolong sangat lebat. Untuk diketahui, BMKG mengklasifikasi intensitas curah hujan ke dalam empat kategori, yaitu hujan ringan (5 20 milimeter/hari), hujan sedang (20 50 milimeter/hari), hujan lebat (50 100/hari) dan hujan sangat lebat (di atas 100 milimeter/hari).
