Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun, mengatakan pembahasan atau diskusi mengenai pemberhentian seorang presiden merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini, karena Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur tentang pemberhentian presiden. Dia meminta agar semua pihak membedakan antara diskusi dan gerakan memberhentikan presiden. "Sah saja diskusi hal impeachment, karena itu ada …